Perkembangan Perekonomian Kota Batam dan Hubungannya dengan Masalah Kependudukan

Monday, 25 June 2012

Perkembangan Perekonomian Kota Batam dan Hubungannya dengan Masalah Kependudukan

Perkembangan Perekonomian Kota Batam

dan Hubungannya dengan Masalah Kependudukan

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Teknik Komunikasi

(TKP 158)

Disusun Oleh:

Boni Kasih Napitupulu

21040111130065

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Semarang

2012

Perkembangan Perekonomian Kota Batam dan Hubungannya dengan Masalah Kependudukan

I. Pendahuluan

Kota Batam dengan luas 1.038,840 km² adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan komoditas perekonomian yang lebih baik dari daerah – daerah yang ada di Sumatera. Laju pertumbuhan penduduk Kota Batam selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) adalah sebesar 8,1 persen. Kota Batam adalah salah satu kota yang berada di Propinsi Kepulauan Riau, dan terletak di wilayah pengembangan segitiga Singapura - Johor - Riau (SIJORI ) yang merupakan kawasan yang secara khusus dikembangkan untuk industri, alih kapal, dan pariwisata. Perkembangan perekonomian di Kota Batam saat ini sangat berpengaruh terhadap masalah kependudukan di kota tersebut, berbagai persoalan mulai timbul ketika industri yang semakin berkembang dan datangnya para imigran demi mencari lapangan pekerjaan yang mempengaruhi pemukiman dan kependudukan di daerah Kota Batam.

I. Isi

II.1. Perkembangan Ekonomi Kota Batam

Sebagai daerah industri, Pulau Batam pada awalnya akan dijadikan sebagai alternatif bagi penampungan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh Singapura, ide dan konsepnya adalah sebagai daerah industri dengan sarana dan prasarana setingkat dengan Singapura. Pada awalnya Kota Batam merupakan daerah FTZ (Free Trade Zone), namun kebijakan tersebut diubah dan kemudian diganti menjadi SEZ (Special Economic Zone). Laju pertumbuhan ekonomi Batam tiap tahun terus meningkat bahkan pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2010 adalah 7.77% lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi di Kota Batam sangat besar, pada tahun 2005 saja total investasi di Kota Batam mencapai US$ 11,890 Juta. Tahun 2011 Kota Batam menghasilkan devisa hampir 2 Triliun rupiah dan merupakan devisa yang paling besar di antara daerah – daerah di Sumatera. Pertumbuhan industri di Kota Batam dipengaruhi oleh letaknya yang strategis dan kebijakan pemerintah Batam yang menghilangkan pajak terhadap barang mewah.

II.2. Permasalahan Kependudukan Kota Batam

Kedudukan kota Batam (P. Batam) sebagai pusat pengembanga industri, perkembangannya cukup pesat di segala bidang terutama disektor industri. Dengan penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga menyebabkan kepadatan penduduk di daerah bervariasi dimana sebagian besar berdomisili di Pulau Batam. Sebanyak 53, 76% penduduk Kepulauan Riau terkonsentrasi di Kota Batam.
Batam menjadi area transit para TKI yang akan ke luar negeri atau yang dideportasi, Batam menjadi daerah rawan penyelundupan. Bahkan Batam pun tidak luput dari menjamurnya pelacuran dan kriminalitas.
Total Migrasi kota Batam pada tahun 2010 adalah 180.319 jiwa. Dalam setiap tahun, barang – barang elektronik selundupan dari luar negeri yang dibawa masuk ke Batam lebih dari 300.000 unit.

Dampak lain dari pertumbuhan Pulau Batam adalah adanya arus migrasi dan tumbuhnya rumah-rumah liar (ruli). Ruli-ruli tersebut tumbuh terutama akibat kemampuan ekonomi finansial dari sebagian migran yang rendah sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan         cukup untuk mendapatkan fasilitas bermukim secara formal. Pertumbuhan Rumah Liar di Kota Batam tahun 2008 = 25.964 dan            tersebar di 65 Lokasi.

I.         Kesimpulan
·       Sebagai manusia yang memiliki kebutuhan tak terbatas, kita juga perlu pemikiran yang lebih luas tentang terpusatnya kependudukan dan problema yang akan ditimbulkan olehnya.
· Optimalisasi daerah pinggiran di sekitar Kota Batam dengan membangun industri ramah lingkungan sehingga kegiatan perekonomian tidak hanya terpusat di kota saja.
·   Pembenahan perumahan liar (ruli) harus segera dibenahi dengan membangun perumahan layak huni yang harganya terjangkau, seperti rumah susun.
·         Sistematisasi pola permukiman dan penataan wilayah
·         Upaya dalam mengatasi masalah migrasi dengan peranan pemerintah agar migrasi dapat diminimalisasi dan dampaknya ke arah kriminalitas dapat dikurangi.